PALU - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar optimalisasi dan tata kelola penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Kegiatan itu dibuka oleh Gubernur Sulteng Rusdy Mastura di Aula Pogombo, Jl Ahmad Yani, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Selasa (11/6/2024).

Dalam sambutannya, Rusdy Mastura mengatakan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur wajib menyampaikan LPPD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekali dalam setahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan itu digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah pusat terhadap pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"LPPD harus memberikan gambaran yang utuh dan objektif mengenai kinerja pemerintah daerah selama satu tahun berdasarkan urusan pemerintahan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta kewenangan masing-masing perangkat daerah," ucapnya.

Rusdy menjelaskan, LPPD memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menggambarkan kinerja tahunan pemerintah daerah dan kepala daerah.

"LPPD juga berimplikasi pada sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perangkat daerah dalam rangka evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan," ujarnya.

Gubernur mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum itu sebagai sarana berdiskusi dan bertukar informasi mengenai kendala dalam urusan pemerintahan serta langkah-langkah penyelesaiannya.

"Sehingga dapat merumuskan rencana tindak lanjut guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah," tuturnya.

Hadir dalam kegiatan itu, Wakil Gubernur Sulteng, Pejabat Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, Kadis PMD dan sejumlah pejabat lainnya yang ada dilingkup Pemerintahan Provinsi Sulteng.

Sumber : PPID Pelaksana PMD (RN)